Rapat Paripurna MPR RI untuk pemilihan wakil presiden baru sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka akan dilaksanakan pada Rabu, 2 Desember 2026 di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta. Penetapan ini merupakan hasil dari rapat gabungan MPR yang berlangsung pada hari Jumat, 13 November.
Rapat tersebut diselenggarakan secara tertutup dan dihadiri oleh sembilan pimpinan MPR serta fraksi-fraksi MPR dari unsur DPR dan DPD. Hal ini menunjukkan keseriusan MPR dalam mengisi kekosongan jabatan wakil presiden yang ditinggalkan oleh Gibran.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menjelaskan bahwa pelaksanaan rapat paripurna bertujuan untuk segera mengisi posisi tersebut. Selain itu, rapat juga menghasilkan tiga keputusan penting mengenai pengajuan calon wakil presiden.
Proses Pemilihan Wakil Presiden di MPR RI
Rapat yang digelar tidak hanya untuk menjadwalkan pemilihan, tetapi juga membahas mekanisme dan tahapan penting lainnya. Salah satu keputusan yang diambil adalah pengiriman surat kepada presiden yang berisi dua nama calon wakil presiden.
MPR pun membentuk tim verifikasi yang terdiri dari segenap anggota MPR untuk memverifikasi dokumen dan syarat calon. Tim ini diharapkan dapat memastikan bahwa semua calon memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Dalam waktu dekat, MPR juga akan membentuk tim ad hoc yang terdiri dari 36 orang. Tim ini bertugas mempersiapkan segala hal terkait pengangkatan wakil presiden terpilih oleh MPR.
Kerangka Waktu Pengisian Kekosongan Jabatan
MPR memiliki waktu 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut setelah menerima surat pengunduran diri Gibran. Namun, dalam pertimbangan pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan DPD bersama Presiden, mereka sepakat bahwa semakin cepat proses ini dilakukan, semakin baik.
Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari, telah menyusun alur tindakan MPR dalam pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Tahapan ini berdasarkan sejumlah regulasi yang ada, seperti UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014.
Komisi juga menginformasikan bahwa pemilihan ini harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Publik berhak mengetahui setiap langkah yang diambil hingga penetapan wakil presiden baru.
Langkah-langkah dalam Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Tak bisa dipungkiri bahwa ada prosedur yang harus diikuti dalam proses pemilihan wakil presiden. Langkah pertama adalah penyelenggaraan Rapat Gabungan, yang harus dilakukan dalam waktu maksimal 3 x 24 jam setelah kekosongan terjadi.
Setelah itu, pimpinan MPR akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Presiden mengenai hasil keputusan rapat gabungan. Surat ini juga akan mencakup jadwal sidang paripurna yang jelas.
Selain itu, pengusulan calon wakil presiden oleh presiden juga harus dilakukan dengan kelengkapan dokumen dan batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini penting agar semua prosedur berjalan lancar dan tepat waktu.
Verifikasi dan Pemilihan Calon Wakil Presiden
Setelah pengajuan calon, tim verifikasi MPR akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan. Proses ini sangat krusial untuk memastikan bahwa calon-calon yang diajukan adalah yang terbaik dan memenuhi syarat.
Jika ada dokumen yang kurang lengkap, pimpinan MPR akan meminta presiden untuk melengkapinya dalam batas waktu yang ditentukan. Dengan demikian, calon yang diusulkan benar-benar memenuhi kriteria yang diperlukan.
Pada saat sidang paripurna pemilihan wakil presiden, kedua calon akan mempresentasikan kesiapan mereka. Para anggota MPR kemudian akan memberikan suara mereka untuk menentukan siapa yang berhak menjabat.
