Di Indonesia, terdapat sekitar 2.333 desa yang belum terhubung dengan layanan internet, suatu kondisi yang memprihatinkan mengingat pentingnya akses digital dalam perkembangan ekonomi dan sosial. Untuk menanggulangi hal ini, komunitas industri teknologi informasi dan komunikasi (ICT) berkolaborasi dengan pemerintah dalam usaha mempercepat program digitalisasi nasional.
Kolaborasi antara sektor publik dan swasta ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan akses informasi di seluruh pelosok negeri. Dengan dukungan dari berbagai pihak, program ini diharapkan dapat memenuhi aspirasi yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai digitalisasi.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa dari total desa yang belum terhubung, sebanyak 2.017 di antaranya tidak memiliki akses layanan 4G. Sementara itu, 316 desa lainnya merupakan desa tidak berpenghuni tetapi tetap terdaftar pada peta pembangunan.
Sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk memperhatikan faktor lain yang berpengaruh pada digitalisasi. Meutya juga menekankan perlunya meningkatkan penetrasi fixed broadband rumah tangga, yang saat ini hanya mencapai 27,4 persen, agar lebih banyak masyarakat mendapatkan akses internet di rumah mereka.
“Kita perlu fokus untuk meningkatkan fixed broadband rumah tangga. Saat ini, angka penetrasinya masih 27,4 persen, dan kita harus berusaha agar angka tersebut terus bertambah,” ujar Meutya saat acara peringatan Hari Bhakti Postel ke-80 di Bandung, pada 27 September 2025.
Menanggapi tantangan ini, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor. Luasnya wilayah dan keragaman topografi Indonesia menjadikan kolaborasi menjadi suatu keharusan untuk mencapai pemerataan digitalisasi.
Upaya Meningkatkan Ketersediaan Internet di Daerah Terpencil
Dalam membahas isu konektivitas, perlu ada langkah konkret untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terhubung. Salah satu solusi yang mungkin adalah penyediaan infrastruktur internet yang lebih baik di wilayah terpencil. Ini juga berarti pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama untuk mengembangkan berbagai teknologi yang sesuai dengan kontur geografis setempat.
Investasi dalam infrastruktur digital merupakan kunci untuk mengatasi kesenjangan ini. Dengan adanya investasi yang cukup, penyedia layanan internet dapat meningkatkan jaringan di desa-desa yang saat ini belum terjangkau. Hal ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan akses terhadap informasi.
Program pelatihan bagi masyarakat juga perlu diperkenalkan sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan efektif. Menyediakan akses tanpa bimbingan tidak akan memadai; pelatihan akan membantu masyarakat memahami dan menggunakan internet untuk berbagai keperluan, mulai dari pendidikan hingga pemasaran produk lokal.
Pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta kembali ditekankan sebagai kunci untuk solusi jangka panjang. Dengan pendekatan ini, setiap pihak dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, menciptakan ekosistem yang saling mendukung.
Pengaruh Digitalisasi terhadap Pembangunan Ekonomi Lokal
Digitalisasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan pembangunan ekonomi lokal. Akses internet yang lebih luas akan memudahkan masyarakat untuk berbisnis secara online, memperluas jangkauan pasar mereka. Dengan demikian, aksesibilitas layanan digital dapat memberikan peluang baru bagi masyarakat di desa.
Di era digital, kreativitas menjadi salah satu kunci untuk bertahan dalam persaingan bisnis. Masyarakat yang memiliki akses internet dapat memanfaatkan berbagai platform untuk mempromosikan produk lokal mereka, menjangkau konsumen di luar daerah mereka. Inovasi dalam pemasaran ini tentu akan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
Lebih jauh lagi, akses internet juga mendukung pendidikan. Pelajar di desa yang selama ini terpinggirkan dapat mengikuti pembelajaran online, mengakses sumber belajar yang luas, dan berinteraksi dengan pengajar dan siswa dari berbagai daerah. Ini menjadi jembatan menuju keadilan pendidikan di seluruh Indonesia.
Namun, meskipun peluang terbuka lebar, tantangan tetap ada. Jika masyarakat tidak memiliki keterampilan digital yang memadai, potensi ini tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, perlunya program pelatihan dan pendampingan diharapkan dapat menyiapkan masyarakat untuk menghadapi tantangan digital.
Peran Pemerintah dan Sektor Swasta dalam Digitalisasi
Pemerintah dan sektor swasta memiliki tanggung jawab besar dalam proses digitalisasi ini. Pemerintah bertindak sebagai pengatur dan fasilitator, sementara sektor swasta berperan dalam menyediakan teknologi dan infrastruktur. Kerjasama kedua belah pihak sangat vital untuk kesuksesan upaya digitalisasi nasional.
Dari sisi pemerintah, penting untuk membuat regulasi yang mendukung pengembangan infrastruktur digital. Hal ini termasuk pengurangan beban pajak bagi perusahaan penyedia layanan internet yang berinvestasi di daerah terpencil. Kebijakan ini akan mendorong lebih banyak perusahaan untuk terlibat dalam proyek pengembangan infrastruktur.
Dari sisi sektor swasta, perusahaan perlu menunjukkan komitmen mereka terhadap pembangunan masyarakat. Dengan berinvestasi dalam proyek-proyek sosial dan program edukasi, mereka tidak hanya membangun citra positif tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih siap menghadapi tantangan digital.
Kolaborasi ini tidak hanya menghadirkan kemakmuran bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat luas. Dengan saling bekerja sama, semua pihak dapat berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita negara yang berdaya saing.
