Beberapa waktu belakangan, isu dugaan pungutan liar (pungli) oleh komunitas fotografi di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, menjadi perhatian publik. Banyak pengguna media sosial yang mengkritik tindakan ini, menganggapnya sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang di ruang publik. Situasi ini menarik perhatian pemerintah provinsi yang berkomitmen untuk menindak setiap pelanggaran terkait pungli yang terjadi di area publik.
Pihak pemerintah menyatakan bahwa setiap individu berhak menikmati ruang publik dan melakukan aktivitas fotografi tanpa dikenakan biaya, kecuali untuk keperluan komersial. Pernyataan ini mencerminkan pentingnya perlindungan hak warga negara dalam menggunakan fasilitas umum dan menciptakan suasana yang aman dan nyaman untuk beraktivitas.
Sementara itu, komunitas fotografi di Tebet membantah tuduhan tersebut, dengan penegasan bahwa tidak ada pungli yang dilakukan oleh anggotanya. Mereka menjelaskan tentang struktur internal komunitas dan alasan di balik adanya biaya keanggotaan bagi yang ingin bergabung.
Membedah Komunikasi Antara Warga dan Komunitas Fotografi
Dalam menyikapi keluhan dari masyarakat, Koordinator Fotografi Tebet Eco Park, Hadi Pranoto, berusaha menjelaskan bahwa biaya yang diminta bukanlah pungutan liar, melainkan biaya untuk keanggotaan. Ia menekankan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan komunitas, termasuk pembuatan identitas anggota dan rompi.
Hadi juga menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan warga yang sempat merasa dirugikan. Pertemuan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan menjalin komunikasi yang lebih baik ke depan, sehingga tidak ada lagi salah paham yang terjadi.
Komunitas ini menunjukkan itikad baik dengan siap untuk berdialog dan menyelesaikan permasalahan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengedepankan transparansi dan keberadaan komunitas dalam mendukung pengelolaan ruang publik.
Pernyataan dari Pemerintah DKI Jakarta Tentang Ruang Publik
Pemerintah DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Fajar Sauri, menegaskan bahwa taman adalah milik bersama dan setiap orang berhak untuk menikmatinya tanpa biaya. Dalam hal ini, pemerintah berkomitmen untuk menjaga agar semua warganya dapat beraktivitas di ruang publik secara bebas dan aman.
Fajar juga mengungkapkan rencana untuk meningkatkan pengawasan di area publik serta melakukan kolaborasi dengan petugas lokal untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Hal ini penting untuk memastikan ruang publik bisa diakses oleh semua orang tanpa ada perasaan tertekan karena pungutan tidak resmi.
Dia juga menambahkan bahwa pendataan komunitas yang aktif di ruang-ruang publik akan dilakukan untuk memastikan semua kegiatan berlandaskan kepatuhan terhadap aturan. Dengan demikian, setiap komunitas diharapkan bisa berperan dalam menjaga ketentraman dan keteraturan di taman-taman yang ada.
Implikasi Sosial Dari Kasus Dugaan Pungli
Dugaan pungli ini telah memicu perdebatan di kalangan masyarakat tentang apa itu selayaknya aktivitas di ruang publik. Terdapat kekhawatiran bahwa jika pungutan liar dibiarkan, maka ruang publik akan beralih fungsi dari tempat yang seharusnya terbuka bagi masyarakat menjadi area yang hanya dijangkau oleh segelintir orang.
Oleh karena itu, penting bagi semua pihak—baik pengelola, komunitas, maupun warga—untuk memiliki kesepahaman mengenai aturan yang berlaku di ruang publik. Setiap individu perlu memahami bahwa keterlibatan dalam komunitas tak seharusnya mengorbankan hak orang lain.
Ruang publik seharusnya menjadi tempat yang inklusif, mendukung kreativitas, dan kesempatan sosial. Jika terjadi perselisihan seperti ini, dialog menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah dan mencegah persepsi negatif dari masyarakat terhadap komunitas tertentu.
