Massa mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Banyumas Raya, Jawa Tengah, telah menggelar aksi demonstrasi di Alun-alun Purwokerto. Kegiatan ini bertujuan untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dianggap tidak relevan dan merugikan masyarakat.
Aksi demonstrasi kali ini tidak hanya berupa orasi belaka, melainkan juga menghadirkan lapak baca buku gratis yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Dengan menutup setengah lajur Jalan Jenderal Soedirman, mahasiswa ingin menarik perhatian lebih luas terhadap isu-isu yang mereka angkat.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa tidak hanya membawa suara mereka, tetapi juga melibatkan berbagai elemen masyarakat. Keberadaan lapak baca gratis dan pasar baju bekas memberikan nuansa yang berbeda, menunjukkan semangat kolaborasi antara mahasiswa dan masyarakat.
Mengapa Mahasiswa Melakukan Aksi ini di Purwokerto?
Mahasiswa yang terlibat menilai bahwa banyak kebijakan pemerintah saat ini tidak sesuai dengan harapan rakyat. Koordinator aksi, Setyawan, menegaskan bahwa aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang dilakukan oleh mahasiswa. Dia menyebutkan bahwa keresahan ini meluas, tidak hanya di kalangan mahasiswa, tetapi juga masyarakat secara umum.
Setyawan menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini stagnan dan banyak proyek pemerintah justru dianggap tidak membawa manfaat bagi rakyat. Dia mengajak semua pihak untuk melihat kontek sosial yang lebih luas terkait kebijakan yang dikeluarkan.
Mahasiswa merasa bosan dengan kebijakan yang diambil oleh Prabowo dan Gibran meski baru menjabat kurang dari dua tahun. Kerusakan yang terjadi di berbagai sektor, khususnya ekonomi, membuat mereka merasa perlu beraksi untuk menyuarakan keresahan ini.
Tuntutan Utama dari Mahasiswa dalam Aksi Ini
Selama demonstrasi, BEM Banyumas Raya mengemukakan lima tuntutan utama sebagai bentuk aspirasi mereka. Tuntutan pertama adalah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dianggap tidak efektif dan tidak menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Tuntutan kedua adalah penghentian proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai tidak memberikan dampak positif.
Selain tuntutan di atas, mahasiswa juga meminta untuk menegakkan kembali supremasi sipil dengan mengkritisi Undang-Undang TNI dan RUU Polri yang dianggap merugikan hak sipil masyarakat. Setyawan menegaskan pentingnya menjaga harkat dan martabat warga negara dalam proses pengambilan keputusan.
Aksi kali ini juga membawa pesan artistik, di mana panitia menggelar panggung musik, pertunjukan teatrikal, dan beragam kegiatan kreatif lainnya. Inisiatif tersebut bertujuan untuk menggugah minat masyarakat untuk terlibat dan menyampaikan aspirasi mereka.
Keterlibatan Elemen Masyarakat dalam Aksi Mahasiswa
Peserta di dalam aksi ini berasal dari berbagai elemen, tidak hanya mahasiswa dari organisasi kampus. Beberapa komunitas masyarakat dan organisasi seperti Aksi Kamisan Purwokerto juga turut ambil bagian dalam demonstrasi ini. Hal ini menunjukkan bahwa ruang aspirasi dalam masyarakat tidak dibatasi oleh latar belakang pendidikan atau organisasi.
Setyawan mengungkapkan bahwa mereka ingin melebur dengan masyarakat dalam perjuangan bersama. “Kita melepas almamater untuk menunjukkan bahwa semua orang memiliki kepentingan yang sama dalam menentukan arah kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Dengan memadukan orasi politik dan seni, aksi ini berhasil menjangkau lebih banyak orang. Kesadaran kolektif ini menunjukkan bahwa masyakat akan selalu bersuara demi kesejahteraan bersama.
