Koalisi Sipil untuk UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) mendesak pemerintah segera merampungkan aturan pelaksanaannya. Tuntutan ini bertujuan agar pengakuan terhadap pekerja rumah tangga bisa diwujudkan dalam bentuk perlindungan yang nyata dan memberikan kepastian bagi para pemberi kerja.
Wakil Ketua IWAPI, Rinawati Prihatiningsih, menegaskan kebutuhan akan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Hal ini mencakup pemenuhan upah yang layak dan tepat waktu, waktu istirahat yang memadai, serta lingkungan kerja yang aman dan nyaman.
Di sisi lain, kepentingan pemberi kerja juga harus dipertimbangkan, seperti halnya privasi, keamanan keluarga, dan penyelesaian konflik secara adil. Semua ini bertujuan untuk memastikan hubungan kerja di dalam rumah tangga berjalan dengan baik dan harmonis.
Urgensi Perlindungan dan Pengaturan Dalam Lingkungan Kerja
Dalam keterangan tertulisnya, Rinawati menyampaikan bahwa rumah sering kali memiliki dua fungsi: sebagai tempat kerja dan ruang privasi untuk keluarga. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan batasan yang jelas dan saling dipahami antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja.
Rinawati mengusulkan agar pemerintah menyusun panduan privasi yang mengikat bagi kedua belah pihak. Ini termasuk pengaturan mengenai pengambilan dan penggunaan foto atau video, penggunaan media sosial, serta pemanfaatan kamera keamanan di dalam rumah.
Pengaturan ini sangat penting untuk menghormati ruang privat pekerja rumah tangga tanpa menghalangi mereka untuk mendokumentasikan dugaan pelanggaran atau mencari bantuan saat diperlukan. Dalam hal ini, keseimbangan hak antara pekerja dan pemberi kerja harus dijaga dengan baik.
Perekrutan Pekerja Rumah Tangga yang Transparan dan Kompeten
Rinawati juga menekankan bahwa aturan pelaksanaan UU PPRT perlu menjamin proses perekrutan yang transparan. Merawat anak, mendampingi lansia, dan tugas rumah tangga lainnya memerlukan kompetensi yang berbeda, sehingga pengaturan ini harus dimiliki oleh semua pihak.
Pemberi kerja harus memiliki akses terhadap informasi mengenai identitas, kompetensi, dan referensi calon pekerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, pemberi kerja juga perlu menjelaskan secara terbuka tentang tugas, kondisi rumah, dan waktu kerja yang diharapkan.
Komunikasi yang baik adalah kunci untuk mengatasi perbedaan latar belakang budaya, agama, dan kebiasaan antara pekerja dan pemberi kerja. Kesepakatan awal mengenai kebutuhan sehari-hari, seperti ibadah dan makanan, juga mesti dijabarkan dengan jelas.
Pedoman Upah yang Transparan dan Adil
Rinawati mendorong pembuatan pedoman pengupahan yang adil dan transparan. Penetapan upah harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya hidup setempat, lingkup tugas, waktu kerja, dan tanggung jawab pekerja. Upah yang adil akan menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis.
Ia menegaskan bahwa asal daerah pekerja tidak seharusnya menjadi alasan untuk membayar rendah. Jika anggaran terbatas, penyesuaian sebaiknya dilakukan pada lingkup tugas dan waktu kerja agar kedua belah pihak tetap merasa terbantu.
Kepastian juga diperlukan ketika hubungan kerja berakhir. Pemberitahuan yang jelas dan penyelesaian hak yang tertunda adalah hal yang harus diutamakan dalam proses tersebut, demi memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai.
